Profile Kasus Pergulaan, Sumatera Utara

Nama kasus : Kasus Pergulaan

Lokasi : Desa Pergulaan, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumut

Luas : 165,6 Ha

Nama OTL : Badan Perjuangan Masyarakat Pergulaan (BPMP)

Korban : 260 KK

Pemegang HGU : PT. PP Lonsum

SK HGU : SK HGU No. 1/Rambung Sialang Tengah dan diperpanjangan dengan

SK HGU No. 2/Rambung Sialang Tengah

Tahun penguasaan : sejak tahun 1958

Lokasi Perkebunan : Perkebunan Rambung Sialang Kec. Sei Rampah

Kronologis dan upaya :

1939	:	Masyarakat Desa Pergulaan lahan seluas 431,5 Ha dan dimanfaatkan untuk pertanian dan pemukiman.
1955	:	Tanah yang telah dibukan oleh masyarakat Desa Pergulaan didaftarkan ke Asisten Wedana Sei Rampah untuk mendapatkan hak atas tanah dalam bentuk kartu sebagai pemakai dan pemilik tanah yang dilindungi oleh UU Darurat No. 8 Tahun 1954.
1957	:	Masyarakat mulai membayar pajak (kohir)
1958-1959	:	Pengambil alihan tanah oleh PT. PP Lonsum di Dusun I, II dan III Desa Pergulaan dengan luas 35 Ha. Jumlah keluarga yang menjadi korban adalah 20 KK.
1968	:	PT. PP Lonsum mengantongi HGU No. 1/Rambung Sialang Tengah seluas 5.407 Ha
1974	:	PT. PP Lonsum mengambil paksa tanah masyarakat Desa Pergulaan seluas 125,6 Ha dengan dalih telah mempunyai HGU. Jumlah keluarga yang menjadi korban adalah 240 KK. Pengambil alihan paksa tersebut dilakukan dengan mempergunakan cara intimidasi dan teror (stigmatisasi PKI apabila menolak menyerahkan tanahnya). Masyarakat Desa Pergulaan juga dipaksa untuk menandatangani surat ganti rugi atas tanaman (bukan tanahnya) oleh aparat pemerintah dan militer.
1984	:	PT. PP Lonsum mengambil paksa lahan garapan masyarakat Desa Pergulaan seluas 5 Ha sehingga jumlah keseluruhan tanah rakyat yang telah diambil paksa oleh PT. PP Lonsum adalah 165,6 Ha.
Mei 1998	:	Masyarakat Desa Pergulaan mendatangi kantor Bupati Deli Serdang , DPRD Deli Serdang dan DPRD I Propinsi Sumut menyampaikan permohonan bantuan dan perlindungan hukum serta penyelesaian tanah garapan rakyatDesa Pergulaan, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang seluas 65,6 Ha yang telah dikuasai oleh PT. PP Lonsum.
Juni 1998	:	Masyarakat melakukan reklaiming dengan menanam pohon pisang dan ubi kayu. Juga dilakukan pamasangan papan bertuliskan "Tanah ini milik masyarakat yang dilindungi UU Darurat No.8/1955 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK36/HGU/DA/78 tertanggal 3 Mei 1978.
28 Juli 1998	:	Pertemuan antara Pemda Kab. Deli Serdang (Asisten I Tata Praja Sekwilda, Itwilkab, Setwilda), PT. PP Lonsum, Camat Sei Rampah, Kades Pergulaan dan petani yang menghasilkan kesimpulan : a. Pihak PT. PP Lonsum bersedia menyerahkan tanah dimaksud kepada masyarakat Desa Pergulaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Peserta rapat menyetujui atau sependapat bahwa HGU yang berakhir 31 Desember 1998, yang diakui bukan HGU tanggal 1 Januari 1999 s/d 31 Desember 2024. c. Untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat Desa Pergulaan maka Tim akan mengadakan peninjauan ke lapangan. d. Tuntutan masyarakat Desa Pergulaan atas tanah yang diduduki PT. PP Lonsum Kebun Rambung Sialang akan diusahakan diselesaiakan sebelum berakhirnya HGU (31 Desember 1998). e. Sebelum Pemda Kab. Deli Serdang mendistribusikan tanah tersebut kepada masyarakat Desa Pergulaan maka Kades Pergulaan dan masyarakat membuat Surat Pernyataan tidak akan mengganggu pihak karyawan dan tanamannya.
5 September 1998	:	Bupati Deli Serdang merespon permohonan masyarakat Desa Pergulaan dengan mengirimkan surat kepada direksi PT. PP Lonsum dengan surat No. 593/4518 tertanggal 5 September 1998 dengan perihal Mohon Dikeluarkan Tanah Garapan Masyarakat Desa Pergulaan seluas 165,6 Ha dari HGU PT. PP Lonsum Kebun Rambun Sialang. Pokok surat tersebut adalah : Tuntutan masyarakt Desa Pergulaan dapat diterima oleh Pemda Kab. Deli Serdang dan akan dibicarakan dengan Direksi PT. PP Lonsum. Pemda Kab. Deli Serdang meminta agar tanah garapan rakyat seluas 165,6 Ha dapat dikeluarkan dari HGU PT. PP Lonsum Kebun Rambung Sialang untuk didistribusikan kepada masyarakat penggarap. (surat dan notulensi pertemuan terlampir)
1 Oktober 1998	:	Tanggapan dari PT. PP Lonsum dengan surat No. 889/MAN/1040/1998 tertanggal 1 Oktober 1998 yang ditujukan kepada Dupati Deli Serdang. Pokok surat adalah : Tanah perkebunan Rambung Sialang semula adalah bekas Hak Concessie seluas + 5.407 Ha terletak di Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang yang diberikan berdasarkan surat perjanjian antara Zelfbestur Deli dengan NV. Rubber My Sibulan dan Sei Rampah Rubber en Cocoanut Plantation Coy Ltd yang kemudian disahkan oleh Resident Sumatra Timur. Dalam rangka konversi UUPA, hak concessie tersebut dikonversi menjadi HGU sebagaimana ditegaskan dalam surat Menteri Agraria tgl. 1 Maret 1962 No. Ka/7/1 dan berakhir pada tanggal 24 September 1975. B. Berdasarkan penetapan Presiden No. 6 Tahun 1964, perkebunan tersebut berada dalam penguasaan dan pengawasan pemerintah dan kemudian berdasarkan agreement antara pemerintah RI dengan Harrisons&Crosfield Ltd dan anak perusahaannya tgl 20 Maret 1968, pemilikan dan penguasaan perkebunan tersebut oleh pemerintah dikembalikan kepada perusahaan dengan kesanggupan pemerintah memberikan HGU selama 30 tahun terhitung sejak 1 April 1968 dan segala kewajiban tanah diselesaikan. Tanah yang dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Pergulaan merupakan HGU kebun R. Sialang dengan sertifikat HGU No. 1 Tahun 1983 yang berakhir pada 31 Desember 1998 dan telah diperpanjang dengan sertifikat HGU No. 2 tahun 1997. Areal tanah tersebut sampai sekarang masih dibutuhkan oleh perusahaan. (surat terlampir)
15 Oktober 1998	:	Surat dari PUK SPP/FEDERASI SPSI PT. PP Lonsum Perkebunan Rambung Sialang No. 35/ADM/PUK.SP.PP.DS/X/98 tertanggal 15 Oktober 1998 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang yang pada intinya menyebutkan bahwa karyawan PT. PP Lonsum tidak menghendaki perusahaan melepaskan lahan yang dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Pergulaan. (surat terlampir)
19 Oktober 1998	:	Surat Bupati Deli Serdang kepada Gubernur Sumatera Utara No. 593/5198 tertanggal 19 Oktober 1998 yang pada intinya : Pemda Kab. Deli Serdang telah 2 kali mengadakan upaya penyelesaian dengan mengundang pihak instansi terkait sebagaimana undangan No. 005/3777 tertanggal 21 Juli 1998 dan No. 005/4270 tertanggal 22 Agustus 1998 dan diadakan peninjauan lapangan pada tanggal 3 September 1998. Pemda Kab. Deli Serdang telah menindaklanjuti permohonan masyarakat Desa Pergulaan dengan menyurati Direksi PT. PP Lonsum dengan surat No. 593/4518 tertanggal 5 September 1998. Mencantumkan kronologis tanah garapan rakyat. (surat terlampir)
7 Desember 1998	:	Masyarakat menanam pohon pisang dan ubi kayu serta mematok lahan yang di replanting. Aksi tersebut dihalangi oleh Brimob.masyarakat ada yang terkena tembakan.
15 Desember 1998	:	PT. PP Lonsum mengerahkan PAM Swakarsa sekitar 300 orang dan merusak rumah milik masyarakar dan mencabut olang masyarakat serta membabat habis tanaman masyarakat.
Maret 1999	:	Masyarakat melakukan aksi reklaiming dengan menanam pohon pisang dan ubi kayu serta pematokan lahan areal yang sedang di replanting seluas 20 Ha. Untuk membendung aksi masyarakat, Brimob menurukan 600 orang, PAM Swakarsa 600 orang dan satgas OKP 200 orang
15 April 1999	:	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.600-66/1999 tertanggal 15 April 1999 yang pada intinya menyebutkan bahwa HGU No. 2/Rambung Sialang Tengah dengan luas 4096,84 Ha didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.60/HGU/BPN/97 tertanggal 2 Juli 1997 berakhir tanggal 31 Desember 2024.
28 April 1999	:	Surat Bupati Deli Serdang No.593/1774 tertanggal 28 April 1999 kepada PT. PP Lonsum yang intinya Bupati Deli Serdang mendukung sepenuhnya permohonan masyarakat Desa Pergulaan.
15 Mei 1999	:	Surat Bupati Deli Serdang No.593/2068 tertanggal 15 Mei 1999 kepada Direksi PT. PP Lonsum yang pada intinya mempertanyakan kejelasan surat sebelumnya no.593/1774 tertanggal 28 April 1999 perihal permintaan pengembalian tanah garapan masyarakat Desa Pergulaan dan permintaan untuk mengirimkan hasil rapat Dewan Komisaris.
15 Mei 1999	:	Surat Kantor Pertanahan Deli Serdang No.410.1715/5/1999 tertanggal 15 Mei 1999 kepada PT. PP Lonsum yang pada intinya meminta jawaban atau tindaklanjut surat permintaan masyarakat Desa Pergulaan.
24 Mei 1999	:	Surat PT. PP Lonsum No. 505/MAN/1010/1999 tertanggal 24 Mei 1999 kepada Bupati Deli Serdang yang pada intinya menyebutkan bahwa permintaan masyarakat atas tanah telah diajukan kepada Dewan Komisaris untuk dipertimbangkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
19 Juni 1999	:	Surat Kantor Pertanahan Deli Serdang no.410.1897/6/1999 tertanggal 19 Juni 1999 kepada Direktur Management PT. PP Lonsum yang initinya meminta PT. PP Lonsum untuk mengirimkan hasil rapat Dewan Komisaris PT. PP Lonsum
13 Agustus 1999	:	Surat Keterangan Komnas HAM berkaitan dengan kedatangan Mariono dan Ngatimin menyampaikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. PP Lonsum.
18 Agustus 1999	:	Surat Komnas HAM No.1.999/SKPMT/VIII/99 tertanggal 18 Agustus 1999 kepada Gubsu yang pada intinya mohon bantuan Gubsu untuk mengupayakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
25 Agustus 1999	:	Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.500-LF-214-1662 tertanggal 25 Agustus 1999 kepada Kakanwil BPN Sumut yang intinya meminta Kakanwil BPN sumut untuk mengadakan penelitian dan mengumpulkan dasar-dasar pertimbangan hukum yang kuat sehingga dapat dipergunakan untuk tindaklanjut penyelesaian.
22 November 1999	:	Surat PT. PP Lonsum No. 1068/MAN/1040/1999 tertanggal 22 November 1999 kepada Bupati Deli Serdang yang pada intinya tidak dapat menyerahkan tanah ke masyarakat Desa Pergulaan.
28 Maret 2000	:	Surat Gubsu No.593/4970 tertanggal 28 Maret 2000 kepada Kepala BPN Pusat yang pada intinya menyebutkan bahwa memohon Kepala BPN untuk mengembalikan tanah kepada rakyat dan pengaturannya diserahkan kepada Bupati Deli Serdang serta dilapangan sering terjadi benturan fisik
8 Mei 2000	:	Surat Komnas HAM No.2.801/SKPMT/V/00 tertanggal 8 Mei 2000 kepada Gubsu yang pada intinya mohon bantuan Gubsu.
22 Mei 2000	:	Surat Kepala BPN Pusat No. 500-1584 tertanggal 22 Mei 2000 yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Sumut yang pada intinya meminta untuk mengadakan penelitian dan jika pengambilan tanah masyarakatr tersebut mengandung kebenaran agar dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.
5 September 2000	:	Surat DPRD Sumut tertanggal 5 September 2000 kepada Gubernur Sumut yang pada intinya menyatakan bahwa masalah tanah Pergulaan dikembalikan kepada posisi semula, yaitu Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Inggris / Pengusaha Inggris (PT. Harrison) yang salah satu isinya menyatakan bahwa tanah yang telah menjadi perkampungan, diduduki / digarap masyarakat tidak termasuk areal yang dikembalikan Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Kerajaan Inggris / Pengusaha Asing
7 September 2000	:	Masyarakat Desa Pergulaan mengirimkan surat ke berbagai instansi untuk pemberitahuan rencana penguasaan lahan sengketa dan perintisan lahan.
29 September 2000	:	Masyarakat melakukan perintisan batas lahan sengketa.
17 Juli 2001	:	Surat BPN Kanwil Sumut no. 570.961/VI/2001 tertanggal 17 Juli 2001 yang ditujukan kepada Kepala BPN Pusat yang pada intinya : a. Menjelaskan kronologis penguasaan tanah PT. PP Lonsum versi BPN Kanwil Sumut. b. Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada tanggal 12 Desember 2000 oleh petugas Kanwil BPN Sumut beserta staff Camat Sei Rampah, Kades Pergulaan, staff PT. PP Lonsum serta kuasa dan masyarakat Desa Pergulaan, ternyata tanah seluas + 165,6 Ha yang dituntut oleh masyarakat Desa Pergulaan merupakan bagian dari areal HGU PT. PP Lonsum sesuai sertifikat HGU No. 2/Rambung Sialang Tengah seluas 4.069,84 Ha dalam Peta Situasi Khusus Nomor 118/04/IV/1997 tertanggal 28 Februari 1997. c. Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada tanggal 12 Desember 2000 oleh petugas Kanwil BPN Sumut beserta staff Camat Sei Rampah, Kades Pergulaan, staff PT. PP Lonsum serta kuasa dan masyarakat Desa Pergulaan, ternyata tanah seluas + 165,6 Ha yang dituntut oleh masyarakat Desa Pergulaan merupakan bagian dari tanah garapan rakyat seluas + 233,60 Ha sebagaimana dimaksud dalam Risalah Pemeriksaan Tanah B No. 64/PPT/B/72 tertanggal 20 Mei 1972 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.36/HGU/DA/78 tertanggal 3 Mei 1978. d. Berdasarkan Peta Gambar Situasi Khusus No. 38/04/IV/1993 tertanggal 13 Oktober 1993, sebagian dari tanah garapan rakyat seluas + 233,60 Ha sebagaimana dimaksud dalam Risalah Pemeriksaan Tanah B No. 64/PPT/B/72 tertanggal 20 Mei 1972 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.36/HGU/DA/78 tertanggal 3 Mei 1978 sudah merupakan kampung Suka Rakyat seluas 101,63 Ha dan sudah berada diluar areal HGU dan dikuasai rakyat sehingga tanah garapan rakyat tersebut dikuasai oleh PT. PP Lonsum seluas 233,60 Ha - 101,63 Ha = 131,97 Ha
September 2002	:	Masyarakat dengan di dukung oleh KRA Sumutdan FPSU melakukan aksi ke Kanwil BPN Sumut dan DPRD Sumut guna mendesak penyelesaian kasus tanah Pergulaan.
6 Mei 2003	:	Surat KOMNAS HAM no. 6.093A/SKPMT/V/03 tertanggal 6 Mei 2003 ke Gubernur Sumut, Kakanwil BPN Sumut dan Direktur Utama PT. PP Lonsum yang pada intinya hanya meneruskan permasalahan untuk diselesaikan.
3 Juni 2003	:	Surat perintah tugas No. Pol. : SPT/48/VI/2003/Bid Propam tertanggal 3 Juni 2003
12 Juni 2003	:	Hasil pertemuan Kepala BPN Pusat dengan perwakilan masyarakat Desa Pergulaan yang menghasilkan kesepakatan bahwa Kepala BPN akan memanggil PT. PP Lonsum untuk meminta penjelasan.
31 Mei 2004	:	Surat Kepala BPN Pusat No. 540.1-1373 tertanggal 31 Mei 2004 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PP Lonsum yang pada intinya mempertanyakan tindaklanjut surat BPN Pusat no. 540.1-056 tertanggal 12 Januari 2004 yang belum ada tanggapan.
18 Juni 2003	:	Perwakilan masyarakat Desa Pergulaan menemui Kepala BPN dan Kepala BPN berjanji akan membantu menyelesaikan.
21 Juni 2003	:	Perwakilan masyarakat Desa Pergulaan menemui Tim Pansus Pertanahan Komisi II DPR RI dan Tim Pansus berjanji akan melakukan survei lapangan dan kasusnya merupakan prioritas.
Agustus 2003	:	Perwakilan masyarakat Desa Pergulaan berupaya mengkampanyekan kasus tanah Pergulaan pada pertemuan Round Table Discussion on Sustainable Palm Oil di Kuala Lumpur, Malaysia tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan laupun sudah bertemu dengan pengambil keputusan PT. PP Lonsum.
September 2003	:	Masyarakat Desa Pergulaan melakukan aksi mendesak Pemda Kab. Deli Serdang untuk melaksanakan Keppres 34 Tahun 2001.
27 Februari 2004	:	Perwakilan masyarakat Desa Pergulaan melalui PUK/SPSI PT. PP Lonsum melakukan pertemuan dengan PT. PP Lonsum di Rm. Simpang Raya Kodya Tebing Tinggi. PT. PP Lonsum menawarkan pemberian program community development dan merupakan upaya untuk menggagalkan rencana aksi reklaiming pada 1 Maret 2004.
1 Maret 2004	:	Masyarakat Desa Pergulaan melakukan aksi reklaiming dan dihadapkan dengan BRIMOB, Polsek Sei Rampah, Polres Tebing Tinggi sebanyak 100 orang dan SPSI perkebunan yang mengatasnamakan PAM Swakarsa sebanyak 500 orang. Dalam aksi tersebut tercapai beberapa pilihan : a. Masyarakat tetap akan mengelola lahan sengketa sampai ada kejelasan tentang penyelesaian kasus tanah. b. Status Qou. c. Bersama perwakilan masyarakat Desa Pergulaan dan pihak PT. PP Lonsum menghadap BPN Pusat untuk penyelesaian kasus.
16 Maret 2004	:	Perwakilan masyarakat Desa Pergulaan mendatangi BPN Pusat dan diterima oleh Bpk. Rutni (Kasi HGU) dan Bpk. Jamaludin) menyampaikan hasil kesepakatan dengan PT. PP Lonsum pada tanggal 1 Maret 2004.
18 April 2004	:	Tepatnya pukul 17.30, truk PHH berisi Brimob dan dikawal oleh 1 mobil patroli berikut 1 ambulan memasuki areal perkebunan. Wilayah sengketa dijadikan tempat latihan perang sesuai pemberitahuan Kepala Brimob Polda Sumut No.Pol. :STR/50/IV/2004 tertanggal 16 April 2004 yang menerangkan adanya Latihan Pra Ops Tegak Rencong II 2004 - NAD terhitung mulai 16-29 April 2004.
22 April 2004	:	PT. PP Lonsum melakukan pengorekan parit pembatas dengan mempergunakan alat berat (eksavator) diperbatasan Desa Pergulaan dengan perkebunan yang masih dalam sengketa. Pembuatan parit ini dilakukan dengan lebar 4 meter dan kedalaman 3 meter mengelilingi desa Pergulaan. Masyarakat Desa Pergulaan telah memberitahukan Bupati Serdang Bedagai, Kantor Pertanahan Serdang Bedagai, Polres Sei Rampah, Gubsu dan BPN Sumut.
28 Mei 2004	:	Pengorekan parit mengelilingi Desa Pergulaan terus dilakukan. Masyarakat memaksa PT. PP Lonsum menghentikan pengorekan parit.
26 Agustus 2004	:	Surat KOMNAS HAM ke Gubernur Sumut, Kakanwil BPN Sumut dan Direktur Utama PT. PP Lonsum dengan surat no. 035/Rek/S-Ekosob/VIII/04 tertanggal 26 Agustus 2004 yang pada intinya mempertanyakan tindaklanjut surat KOMNAS HAM No. 6.093A/SKPMT/V/03 tertanggal 6 Mei 2003 yang sampai sekarang tidak ada responnya.
7 September 2004	:	Surat Kepala BPN Pusat kepada RACA Institute No. 540.1-2377 tertanggal 7 September 2004 yang pada intinya : a. Masalah Pergulaan telah dirapatkan pada tanggal 18 Juni 2003 diruang Kepala BPN. b. BPN Pusat telah mengirimkan surat ke Direksi PT. PP Lonsum dengan No. Surat 540.1-056 tertanggal 12 Januari 2004 dan No. Surat 540.1-1373 tertanggal 31 Mei 2004. c. BPN Pusat mendapatkan jawaban dari PT. PP Lonsum melalui surat no. 0138/GAD/G/43/I/04 tertanggal 5 Februari 2004 dan surat no. 0808/GAD/G/43/VI/2004 tertanggal 9 Juni 2004 yang pada intinya menyatakan bahwa PT. PP Lonsum tidak pernah mengambil tanah masyarakat, HGU telah diperoleh sesuai dengan prosedur dan telah dilaksanakan ganti rugi. d. Diharapkan menempuh jalur hukum.
23 September 2004	:	Kesimpulan hasil pertemuan antara API dengan KaKanwil BPN Sumut terhadap masalah Pergulaan disepakati bahwa KaKanwil BPN Sumut akan membuat rekomendasi penyelesaian ke BPN Pusat apabila telah memperoleh surat tertulis dari BPN Pusat atau menyelesaikan permasalahan tersebut langsung dengan PT. PP Lonsum apabila telah memperoleh surat pernyataan tertulis dari PT. PP Lonsum sebagaimana telah disampaikan oleh perwakilan masyarakat.
18 Mei 2005	:	Mengirimkan surat No. 30/BPMP/V/05 tertanggal 18 Mei 2005 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PP Lonsum di Medan dan Manager PT. PP Lonsum Kebun Rambung Sialang yang pada intinya meminta pihak perkebunan untuk menghentikan kegiatan pemancangan dan aktivitas lainnya di lahan yang sedang disengketakan oleh masyarakat.